Abrasi Gerus Pesisir Sambas, Herzaky Siap Kawal Pembangunan Pengaman Pantai

Pojokkatanews.com - Abrasi yang terus menggerus pesisir Pantai Arung Parak, Kecamatan Tangaran mendapat perhatian pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, turun langsung meninjau lokasi yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman pengikisan pantai.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi abrasi yang tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir hingga kawasan perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Di hadapan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, Herzaky menjelaskan bahwa peninjauan lapangan penting dilakukan agar usulan pembangunan pengaman pantai benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Awalnya usulan yang masuk berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah berdiskusi dan meninjau langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat, kami melihat lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena tingkat abrasi yang sangat tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan, laju abrasi di Pantai Arung Parak mencapai hampir 20 meter setiap tahun. Kondisi tersebut terlihat dari semakin menyempitnya daratan yang sebelumnya dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas.

Menurut Herzaky, persoalan abrasi bukan sekadar masalah lingkungan. Dampaknya telah menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, mulai dari ancaman terhadap rumah warga, fasilitas umum, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Ini bukan hanya persoalan lingkungan atau kenyamanan masyarakat. Abrasi yang terjadi setiap tahun mengancam permukiman warga, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kawasan perbatasan dan ruang laut Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pantai memiliki nilai penting, tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga bagi kepentingan nasional.

“Daerah perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan wajah depan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan mendapatkan perlindungan dan infrastruktur yang memadai,” tegas Herzaky.

Lebih lanjut, ia menilai pembangunan pengaman pantai memiliki manfaat ganda, yakni melindungi masyarakat dari ancaman abrasi sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Indonesia.

“Selain melindungi masyarakat, pengaman pantai juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung keberlanjutan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Karena itu, usulan ini akan kami bawa dan perjuangkan lebih lanjut di tingkat pusat,” ujarnya.

Hasil kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna menyiapkan dokumen teknis dan data pendukung yang diperlukan.

“Kami akan mengawal usulan ini bersama pemerintah daerah dan kementerian teknis agar mendapatkan perhatian yang memadai. Harapannya dapat dirumuskan program yang paling tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menangani abrasi yang terus terjadi setiap tahun.

“Kami berharap negara benar-benar hadir. Abrasi di kawasan ini mencapai sekitar 20 meter per tahun. Setiap tahun masyarakat kehilangan lahan, bahkan rumah-rumah warga terancam. Karena itu kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” kata Satono.

Senada dengan itu, Kepala Desa Arung Parak, Junaidi, menyampaikan harapan besar masyarakat terhadap pembangunan benteng pantai sepanjang sekitar 750 meter yang telah lama diusulkan.

“Kami berharap pengaman pantai ini bisa segera terwujud. Setiap tahun abrasi terus terjadi dan mengancam rumah-rumah warga. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus harus berpindah akibat garis pantai yang semakin terkikis,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, Bupati Sambas Satono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, serta Kepala Desa Arung Parak. (Run)