PojokKata- Persoalan belum diajukannya PPPK Paruh Waktu oleh pemerintah Kabupaten Sambas menjadi perhatian Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS)
Disampaikan Ketua KMKS Azwar Abu Bakar, pengajuan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2788 orang pastinya akan memakan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Kita tidak mengetahui apa yang menjadi sebab belum diajukannya PPPK Paruh Waktu oleh Pemda Sambas, akan tetapi jika melihat sekilas kondisi saat ini, besar kemungkinan hal tersebut disebabkan persoalan kurangnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah,” ungkapnya.
Menurut Abu Bakar persoalan PPPK Paruh waktu mestilah menjadi beban bersama tak hanya menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas saja.
“Kita mengetahui bawa tenaga honorer di Kabupaten Sambas banyak juga yang bersumber dari Aspirasi Anggota DPRD, yang mungkin jika ditotal semuanya bisa ratusan orang,” bebernya.
Karena itu kata Abu Bakar, DPRD Kabupaten Sambas juga harus menunjukkan kepedulian mereka di masa masa sulit seperti ini.
“Pemerintah Kabupaten Sambas memang harus mengusulkan PPPK Paruh Waktu, namun untuk pembiayaannya kedepan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas harus merelakan tunjangan-tunjangan mereka dipangkas untuk kemudian ditambahkan ke gaji PPPK Paruh Waktu,” Tegasnya.
“Hal ini tentu akan menjadi amat terpuji di tengah krisis martabat DPR, yang mana gaji mereka justru dinaikkan pada saat kondisi ekonomi rakyat sedang morat marit,” pungkasnya.
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar