Pemkab Sambas Dukung Percepatan Program Rumah Layak Huni di Wilayah Perbatasan

Pojokkatanews.com - Pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan perbatasan. Salah satunya melalui partisipasi dalam rapat koordinasi virtual bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Selasa (19/5/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sambas itu dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., mewakili Bupati Sambas. Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah perbatasan.

Fery Madagaskar mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan RTLH di kawasan 3T dan perbatasan negara.

“Rapat koordinasi ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara BNPP RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” ujarnya.

Kegiatan itu diikuti secara serentak oleh 40 kabupaten/kota dari 17 provinsi di Indonesia yang masuk dalam kawasan prioritas program penanganan RTLH.

Menurut Fery, pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan implementasi Asta Cita ke-6 yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa dan wilayah bawah sebagai upaya pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

“Fokus utama pertemuan adalah menjabarkan implementasi Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” katanya.

Ia menjelaskan, program peningkatan kualitas RTLH diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Sambas.

“Program peningkatan kualitas RTLH ini ditujukan khusus bagi kawasan 3T serta kawasan perbatasan. Sebagai langkah awal yang konkret, BNPP RI telah merampungkan inventarisasi data penerima bantuan secara mendetail,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fery menyebutkan rapat tersebut juga menjadi tahapan lanjutan untuk memvalidasi data penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat di daerah yang telah ditetapkan.

“Rapat ini menjadi ruang tindak lanjut untuk memvalidasi data by name by address dari 40 daerah yang terpilih, termasuk Kabupaten Sambas,” terangnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, di antaranya Asisten Sekda Sambas, Staf Ahli Bupati Sambas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.

Melalui program BSPS yang terintegrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan negara. (Run)