Anwari Harap Bantuan Rumah Layak Huni Menjangkau Masyarakat Membutuhkan

Pojokkatanews.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, berharap program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Harapan tersebut disampaikan menyusul langkah Pemerintah Kabupaten Sambas yang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui rapat koordinasi virtual bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Selasa (19/5/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sambas itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., mewakili Bupati Sambas. Pertemuan membahas percepatan penanganan RTLH di wilayah perbatasan melalui program BSPS.

Anwari menilai program tersebut sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Kami berharap program BSPS ini benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat perbatasan mendapatkan rumah yang layak huni,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat perbatasan.

Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Wilayah perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, salah satunya melalui bantuan rumah layak huni,” katanya.

Ia juga berharap proses validasi data penerima bantuan dilakukan secara cermat agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Data penerima harus betul-betul diverifikasi secara baik, sehingga masyarakat yang memang layak menerima bisa mendapatkan bantuan tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekda Sambas Fery Madagaskar mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan RTLH di kawasan 3T dan perbatasan negara.

“Rapat koordinasi ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara BNPP RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” ujar Fery.

Kegiatan itu diikuti 40 kabupaten/kota dari 17 provinsi di Indonesia yang masuk dalam prioritas penanganan RTLH.

Pemerintah Kabupaten Sambas melalui program BSPS menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. (Red)