Fraksi NasDem DPRD Sambas Minta Pemerintah Daerah Fokus pada Efisiensi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pojokkatanews.com - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sambas menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Widyani Utami Figo, dalam rapat paripurna DPRD Sambas dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

Dalam pandangan umumnya, Widyani menyebutkan bahwa RAPBD 2026 dengan total nilai Rp1,66 triliun dan belanja sebesar Rp1,52 triliun atau surplus Rp135,5 miliar, menggambarkan kemampuan fiskal daerah yang masih sangat terbatas di tengah banyaknya tantangan dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sambas.

“Kemandirian fiskal daerah masih rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer pusat mencapai sekitar Rp1,37 triliun. Sementara PAD hanya sebesar Rp287,28 miliar. Ini menjadi tantangan besar bagi Sambas dalam memperkuat kemampuan keuangannya,” ujar Widyani.

Menurut Fraksi NasDem, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setidaknya 30 persen dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah, khususnya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sawit serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari perusahaan-perusahaan di daerah.

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya pengendalian pembiayaan dan belanja daerah agar sesuai dengan kemampuan fiskal. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, setiap rupiah harus digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Belanja daerah harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat dan berkelanjutan. Prinsipnya, lebih baik sedikit tapi tepat guna, daripada banyak tapi tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Fraksi NasDem turut menekankan beberapa isu strategis daerah yang perlu menjadi prioritas pembangunan tahun 2026, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, terutama jalan poros penghubung antar kecamatan yang memiliki mobilitas tinggi dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dengan fokus pada pemetaan sekolah, jumlah guru, dan siswa yang terukur serta sistem distribusi dan evaluasi pendidikan yang terintegrasi.

Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk keberlanjutan program PROCesar yang dinilai membantu masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar daerah.

“Tenaga kesehatan juga perlu dibimbing dan diawasi agar memberikan pelayanan yang ramah, humanis, dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan daerah,” ungkap Widyani.

Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan tenaga honorer agar segera mendapatkan kejelasan status dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Sebagai penutup, Widyani menegaskan bahwa Fraksi NasDem tetap mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pembangunan yang berpihak pada rakyat, dengan catatan penting agar pengelolaan APBD benar-benar transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah, namun komitmen bersama harus dijaga agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Sambas. Semoga pembahasan selanjutnya berjalan dengan semangat sinergi, transparansi, dan tanggung jawab demi kemajuan Sambas yang kita cintai,” pungkasnya. (Red)