Fraksi Gerindra DPRD Sambas Minta Pemerintah Daerah Bijak Tetapkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Pojokkatanews.com - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sambas menyoroti pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra, H. Asmuli, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pandangan umumnya, H. Asmuli menyampaikan bahwa berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Sambas, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1,66 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp287,28 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,37 triliun.

Meski target pendapatan meningkat dibanding tahun sebelumnya, Fraksi Gerindra menilai adanya tantangan serius terhadap realisasi target tersebut, mengingat pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 berpotensi mengalami penurunan.

“Penurunan TKD ini tentu dapat berdampak langsung terhadap rencana pembangunan daerah yang menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Sambas dalam RPJMD. Karena itu, kami meminta agar pemerintah daerah bersikap bijak dan realistis dalam penyusunan APBD 2026,” ujar H. Asmuli dalam penyampaiannya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan pembangunan tahun 2025 yang mengalami pergeseran dan baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, penetapan skala prioritas pembangunan dinilai sangat penting agar tidak mengganggu jalannya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga menyampaikan aspirasi terkait permohonan dukungan pendanaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas melalui surat Nomor 500.11/401/DISHUB-A tertanggal 27 Oktober 2025. Surat tersebut memuat tiga kebutuhan mendesak, yakni Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) di 195 desa di Kabupaten Sambas. Pengadaan kendaraan operasional PJU Mobile Centre dan Pengadaan kendaraan mobil Patwal.

“Ketiga hal tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD 2026 karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat,” tambah H. Asmuli.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran agar benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar seremonial atau kegiatan administratif.

“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran harus menjadi prinsip utama. APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pondasi pembangunan daerah,” tegasnya.

Sebagai penutup, H. Asmuli menyampaikan dua pertanyaan utama kepada pihak eksekutif, yaitu strategi pemerintah dalam menyikapi penurunan transfer ke daerah, serta arah penentuan skala prioritas pembangunan tahun 2026 yang tetap sejalan dengan visi dan misi Bupati Sambas.

“Kami dari Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah mampu menjawab tantangan fiskal dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memastikan janji-janji pembangunan benar-benar terlaksana,” pungkasnya. (Red)