HMI Sambas Desak Pemerintah Tuntaskan Pembangun Waterfront

 

Pojokkatanews.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui Ketua Umum HMI Cabang Sambas, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa mandeknya pembangunan proyek waterfront di Kabupaten Sambas tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan lokal semata. Proyek strategis yang berada di kawasan perbatasan langsung Indonesia–Malaysia itu dinilai telah menyentuh isu yang lebih luas, yakni kredibilitas dan wibawa Indonesia di mata regional bahkan internasional.

Menurut Farhan, keterlambatan pembangunan waterfront Sambas yang telah berlangsung cukup lama berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap keseriusan negara dalam membangun kawasan perbatasan. Padahal, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai gerbang terdepan yang merepresentasikan wajah Indonesia di hadapan negara tetangga.

“Waterfront Sambas berada pada simpul geopolitik, ekonomi, dan mobilitas lintas negara. Ketika proyek ini terbengkalai, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja pemerintah daerah, tetapi wibawa negara secara keseluruhan,” tegas Farhan, Senin (12/01/2026).

Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk melanjutkan pembangunan waterfront Sambas dengan target penyelesaian pada tahun 2027. Namun, memasuki awal tahun 2026, minimnya informasi dan transparansi mengenai progres pembangunan justru memperlebar jarak antara janji dan realisasi di lapangan.

Farhan menilai, ketidakjelasan tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat kesan lemahnya tata kelola proyek strategis di kawasan perbatasan. Padahal, di banyak negara, kawasan waterfront di wilayah perbatasan difungsikan sebagai etalase nasional, ikon pariwisata, simpul investasi, serta simbol keberhasilan penataan ruang publik modern.

“Di banyak kawasan ASEAN, riverfront atau waterfront menjadi wajah negara. Ketika di Sambas proyek ini berlarut-larut, pesan yang terbaca ke luar negeri sederhana namun berbahaya: Indonesia lamban menyelesaikan komitmennya,” ujar Farhan.

HMI Sambas menilai kondisi ini berisiko melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan kawasan, khususnya dalam pengembangan pariwisata lintas batas, peningkatan arus investasi regional, serta penguatan diplomasi budaya berbasis sungai yang menjadi karakteristik wilayah Kalimantan Barat.

“Ini bukan lagi sekadar soal beton, taman, atau lanskap. Ini soal kepercayaan. Kepercayaan investor, wisatawan, dan kepercayaan negara lain terhadap komitmen pembangunan Indonesia di wilayah perbatasan,” katanya.

Oleh karena itu, HMI mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk menjadikan pembangunan waterfront Sambas sebagai prioritas strategis nasional. Farhan menekankan pentingnya penyusunan peta jalan yang jelas, tenggat waktu yang terukur, serta mekanisme pelaporan progres pembangunan yang terbuka dan dapat diakses publik.

Selain itu, HMI juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, serta insan pers untuk bersama-sama mengawal dan mengangkat isu ini ke forum yang lebih luas. Menurutnya, diskursus pembangunan perbatasan dan infrastruktur berkelanjutan perlu terus digelorakan agar tidak berhenti pada retorika semata.

“Di wilayah perbatasan, setiap kelambanan adalah pesan ke dunia. HMI tidak ingin mendengar pengulangan janji, tetapi menuntut pembuktian nyata,” pungkas Farhan. (Run)