KMKS Soroti Dugaan Ketidakharmonisan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Minta Stabilitas Pemerintahan Dijaga

Pojokkatanews.com - Belakangan ini muncul dugaan tidak harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Meskipun belum ada penjelasan resmi dari pemerintah provinsi, dinamika yang terlihat di ruang publik memicu perhatian terhadap soliditas kepemimpinan di tingkat daerah.

Situasi ini dinilai dapat berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan publik yang seharusnya berjalan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) memberikan pandangannya sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas pemerintahan dan kenyamanan masyarakat Kalbar.

“KMKS menilai bahwa hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan wakilnya merupakan faktor penting dalam memastikan keberlangsungan program pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap Ketua KMKS, Azwar Abu Bakar.

Azwar mengatakan, dinamika dalam kepemimpinan adalah hal yang wajar terjadi, namun perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

“KMKS memandang bahwa dugaan tidak harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar perlu menjadi perhatian bersama. Kami percaya bahwa komunikasi dan kerja sama yang baik antara pimpinan daerah akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Agus selaku Ketua Divisi Aksi dan Advokasi KMKS menambahkan bahwa penting bagi pimpinan daerah menjaga komunikasi yang baik agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

“Kami memahami bahwa setiap dinamika dalam kepemimpinan pasti memiliki prosesnya. Namun, kami berharap seluruh pihak dapat menyikapi hal ini dengan kepala dingin dan kembali memprioritaskan kepentingan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai akan sangat membantu menjaga stabilitas pelayanan publik,” ujarnya.

KMKS berharap pemerintah provinsi memastikan seluruh proses pelayanan publik tetap berjalan baik, terlepas dari dinamika yang muncul di ruang publik.

“Mahasiswa, sebagai bagian dari elemen masyarakat, akan terus mendukung terciptanya suasana pemerintahan yang harmonis dan berorientasi pada kepentingan publik,” tutup Agus. (Run)