Pojokkatanews.com - Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas, Misni Safari menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas atas komitmennya dalam memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Apresiasi tersebut disampaikannya menyusul adanya kepastian pengakomodiran PPPK paruh waktu dalam skema pemerintahan tahun 2026.
Misni Safari menyampaikan bahwa langkah Pemda Sambas tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para tenaga yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan kemasyarakatan lainnya.
“Keputusan ini menjadi kabar baik dan harapan baru bagi kawan-kawan PPPK paruh waktu. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak dan masa depan mereka,” ujar Misni saat dikonfirmasi, Senin (15/12/2025).
Ia menilai, diakomodasinya PPPK paruh waktu ke dalam skema pemerintahan pusat maupun daerah akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sambas. Menurutnya, kehadiran PPPK paruh waktu akan menjadi tambahan energi dan semangat baru dalam mendukung pembangunan daerah.
Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Misni juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Sambas yang dinilai aktif mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait status PPPK paruh waktu.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Sambas patut diapresiasi. Kerja sama ini membuahkan hasil positif sehingga PPPK paruh waktu tetap memiliki ruang dan peran dalam pembangunan daerah,” katanya.
Misni berharap ke depan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan aparatur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat, perlu terus bergandengan tangan demi terwujudnya Kabupaten Sambas yang maju, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu. (Run)
.jpg)
%20-%20Copy.jpg)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar