TPAKD Sambas Cetak Capaian 145,33 Persen, Program 2026 Makin Diperkuat

 

Pojokkatanews.com – Pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sambas.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Sambas Tahun 2026 yang digelar Senin (21/9/2026). Rapat tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi program tahun sebelumnya sekaligus menyusun langkah kerja pada 2026.

Rapat dibuka Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, mewakili Bupati Sambas. Hadir pula Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta jajaran anggota TPAKD.

Heroaldi mengatakan TPAKD memiliki posisi penting dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi.

“TPAKD memiliki peran penting dalam mempercepat akses keuangan masyarakat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heroaldi.

Ia menilai upaya tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan dan instansi terkait. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi perlu terus diperkuat agar program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Koordinasi, sinergi, kolaborasi dan inovasi antarperangkat daerah maupun instansi terkait harus terus diperkuat untuk mencapai target inklusi keuangan di Kabupaten Sambas,” katanya.

Dalam rapat pleno, TPAKD juga membahas sejumlah program kerja untuk 2026, terutama langkah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem keuangan formal.

Selain membahas rencana kerja, rapat tersebut sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program TPAKD sepanjang 2025.

Hasil evaluasi mencatat capaian pelaksanaan program kerja mencapai 145,33 persen. Capaian tersebut mencakup tujuh tema program kerja dan 11 program kerja inklusi.

Capaian tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program 2026. Pemerintah daerah berharap penguatan kerja sama antarpihak dapat membuat program TPAKD semakin menjangkau masyarakat, termasuk pelaku usaha dan kelompok yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. (Run)