KMKS Soroti Kenaikan Tukin TNI-Kemhan, Harap Kebijakan Anggaran Lebih Berkeadilan

Pojokkatanews.com - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyoroti kebijakan pemerintah yang menaikkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Organisasi tersebut berharap kebijakan tersebut dapat dikaji kembali agar sejalan dengan prinsip pemerataan dan efisiensi anggaran yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Ketua Umum KMKS, Azwar, mengatakan pemerintah sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak pada peningkatan belanja negara perlu disertai penjelasan yang komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

"Prinsip efisiensi anggaran tentu perlu diterapkan secara konsisten. Karena itu, kami berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan belanja negara dapat dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat memahami dasar pertimbangannya," ujar Azwar.

KMKS juga menilai pentingnya memperhatikan keseimbangan kebijakan anggaran di berbagai sektor. Menurut Azwar, masih terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang menghadapi penyesuaian anggaran maupun perubahan tunjangan, sehingga pemerintah diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh aparatur negara.

"Kami berharap kebijakan anggaran dapat diterapkan secara proporsional dan mempertimbangkan kondisi seluruh kementerian maupun lembaga. Dengan demikian, tidak muncul kesan adanya perlakuan yang berbeda antarsektor," katanya.

Selain itu, KMKS mengajak pemerintah untuk tetap memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga layak menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

"Kami berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru, terutama tenaga pendidik yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Investasi pada sektor pendidikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa," ujar Azwar.

Di akhir pernyataannya, KMKS mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pengalokasian anggaran agar tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

"Kami berharap pemerintah dapat terus membangun komunikasi yang terbuka terkait kebijakan anggaran serta memastikan setiap keputusan mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh sektor pembangunan," pungkasnya. (Red)