Pojokkatanews.com - Kabupaten Sambas memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Ribuan masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari aktivitas melaut yang menjadi sumber ekonomi utama di wilayah tersebut.
Namun di tengah besarnya potensi perikanan, nelayan Sambas masih menghadapi persoalan mendasar, yakni sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk kebutuhan melaut.
Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Sambas, Amirudin, menilai persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya terkait keberadaan SPBUN, melainkan juga menyangkut keterbatasan kuota serta distribusi BBM subsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurutnya, banyak nelayan aktif masih mengalami kesulitan mendapatkan solar subsidi secara langsung. Kondisi itu membuat sebagian nelayan terpaksa membeli BBM dari pihak lain dengan harga lebih tinggi dibanding harga resmi pemerintah.
“Ketika akses BBM sulit, biaya operasional melaut otomatis meningkat. Sementara hasil tangkapan tidak selalu stabil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sangat dirasakan nelayan kecil karena penghasilan yang diperoleh sering kali hanya cukup menutupi biaya operasional. Bahkan, tidak sedikit nelayan yang kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga akibat tingginya ongkos melaut.
Amirudin menilai, apabila persoalan distribusi BBM subsidi tidak segera dibenahi, maka dampaknya dapat meluas terhadap sektor perikanan daerah. Aktivitas melaut berpotensi menurun, produksi ikan berkurang, hingga memengaruhi stabilitas harga hasil laut di pasaran.
Karena itu, HNSI Sambas mendorong pemerintah menghadirkan solusi yang lebih menyeluruh. Selain penambahan kuota BBM subsidi, diperlukan sistem distribusi yang lebih transparan dan berbasis data nelayan aktif.
Menurutnya, penerapan sistem digital dapat membantu memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Data nelayan aktif juga dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Selain persoalan BBM, HNSI juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Koperasi dinilai dapat menjadi sarana akses permodalan, distribusi BBM, penyediaan alat tangkap, hingga pemasaran hasil laut secara lebih stabil.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan juga dianggap menjadi kebutuhan mendesak. Nelayan dinilai perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi modern, mulai dari informasi cuaca laut, titik penangkapan ikan, hingga pemasaran digital.
Pemanfaatan teknologi tersebut diyakini dapat membantu nelayan lebih produktif serta mampu bersaing di tengah perkembangan sektor perikanan yang terus berubah.
HNSI Sambas berharap perhatian pemerintah terhadap nelayan tidak berhenti pada wacana semata. Sebab, nelayan selama ini memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
Amirudin menegaskan, HNSI akan terus mengawal aspirasi nelayan dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil agar kesejahteraan masyarakat pesisir dapat benar-benar terwujud.
“Keberhasilan pembangunan sektor perikanan bukan hanya dilihat dari hasil tangkapan, tetapi juga dari kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama di dalamnya,” pungkasnya. (Red)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar