Anwari: Predikat WTP Jadi Bukti Komitmen Pemkab Sambas Kelola Keuangan Secara Transparan

Pojokkatanews.com - Pemerintah Kabupaten Sambas kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat yang berlangsung pada Senin (25/05/2026).

LHP atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar dan Bupati Sambas Satono.

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan BPK Perwakilan Kalimantan Barat tersebut turut dihadiri kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, kepala badan keuangan daerah, kepala inspektorat kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, serta tamu undangan lainnya.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas yang kembali meraih opini WTP dari BPK RI.

Menurutnya, capaian itu menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Predikat WTP delapan tahun berturut-turut tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Anwari mengatakan, opini WTP tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang terpenting bagaimana pengelolaan anggaran tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” katanya.

Ia juga berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan disiplin dan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.

“Kita berharap ke depan tata kelola pemerintahan semakin baik, pengawasan internal semakin kuat, dan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran,” Pungkasnya. (Red)