Abad ke-21 ditandai oleh digitalisasi semua aspek kehidupan: ekonomi, pendidikan, bahkan perilaku sosial. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar; di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan baru yang serius bagi moral dan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah maraknya judi online (judionline).
Fenomena ini tak hanya berdampak pada finansial individu, tetapi juga menggerus struktur sosial dan spiritual komunitas. Oleh karena itu, untuk memahami dan menanggulangi persoalan ini secara efektif, pendekatan normatif saja tidaklah cukup; diperlukan pemahaman syariah yang mendalam, yang mampu berfungsi sebagai strategi preventif dan transformasional.
Perjudian online merupakan bentuk aktivitas yang mudah diakses oleh semua kalangan, terutama generasi muda.
Berbekal smartphone dan paket data, siapa pun dapat terjerumus ke dalam sistem yang menjanjikan keuntungan instan. Berbagai penelitian mengungkapkan konsekuensi serius judi online pada individu dan masyarakat. Dampak negatif yang dominan termasuk kerugian finansial, stres psikologis, prestasi akademik menurun, dan konflik keluarga. Lebih jauh, beberapa penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara religi¬ositas rendah dan tingkat kecanduan judi online.
Artinya, individu dengan religiusitas yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk menahan diri dari perilaku judi.
Dalam perspektif Islam, larangan judi (maysir) bukan sekadar aturan ritual, melainkan sistem moral yang melindungi manusia dari eksploitasi, kemiskinan struktural, dan kehancuran sosial.
Syariah hadir bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan fitrah dan kemaslahatan umum. Pemahaman syariah yang utuh melahirkan kesadaran bahwa keberuntungan tidak diperoleh melalui spekulasi, tetapi melalui usaha yang halal dan produktif.
Prinsip al-ghunmu bil-ghurmi (keuntungan harus diiringi risiko yang sah) menjadi antitesis dari praktik judi yang bersandar pada keberuntungan semu. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dapat menginternalisasi nilai kerja keras, tanggung jawab, dan etika ekonomi yang sehat.
Pendekatan penegakan hukum terhadap judi online sering kali bersifat reaktif dan fragmentaris. Situs ditutup, pelaku ditangkap, tetapi fenomena ini muncul kembali dengan wajah baru.
Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tanpa internalisasi nilai moral tidak akan efektif. Dalam konteks ini, pendidikan syariah menjadi benteng preventif yang membangun kesadaran batin, bukan sekadar rasa takut terhadap sanksi hukum.
Pendidikan agama yang bersifat normatif perlu diubah menjadi pendidikan yang transformatif yakni pendidikan yang mengaitkan ajaran syariah dengan realitas sosial modern, termasuk fenomena judi digital. Pemahaman seperti ini menumbuhkan self-regulation berbasis iman dan kesadaran, bukan sekadar kepatuhan formal.
Mengintegrasikan literasi syariah ke dalam strategi nasional pemberantasan judi online merupakan langkah yang sangat rasional. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama perlu bersinergi membangun gerakan sosial berbasis nilai Islam yang moderat dan rasional.
Dakwah digital, misalnya, dapat diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya judi dalam perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) seperti menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga akal (hifz al-‘aql).
Lebih jauh lagi, pemahaman syariah dapat menjadi sumber etika ekonomi digital. Islam tidak menolak inovasi, tetapi menuntun agar inovasi berjalan dalam koridor keadilan dan keberkahan.
Dalam konteks ini, membangun ekosistem digital yang halal melalui fintech syariah, investasi halal, dan ekonomi kreatif berbasis nilai Islam dapat menjadi solusi positif menggantikan ketergantungan pada judi online.
Judi online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah moral, spiritual, dan kebudayaan. Tanpa fondasi nilai syariah yang kuat, upaya pemberantasan akan selalu berputar di permukaan.
Karena itu, membangun pemahaman syariah yang komprehensif bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Di tengah krisis nilai akibat digitalisasi, syariah bukan sekadar doktrin agama, melainkan jalan menuju kemerdekaan moral dan keadilan sosial.
Penulis : Dr. H. Sumar’in, Dosen Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas juga ketua MUI Kabupaten Sambas
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar