DPRD Sambas Dampingi Honorer Sampaikan Aspirasi ke Kemendikbud

 

Pojokkatanews.com - Sejumlah tenaga honorer pendidikan asal Kabupaten Sambas yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Pendidikan mendatangi kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jumat (22/8/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait nasib dan masa depan tenaga honorer di daerah.

Sekretaris Forum, Dulhadi, menyebut kondisi tenaga honorer di Sambas saat ini semakin mengkhawatirkan. Persoalan yang mereka hadapi meliputi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum sesuai kebutuhan daerah, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, hingga tidak adanya perlindungan hukum serta jaminan sosial yang layak.

“Bahkan ada guru yang sudah bersertifikat pendidik tetapi kehilangan hak menerima honor dari dana BOSP, sehingga praktis tidak memiliki gaji pokok,” ungkapnya.

Dulhadi menambahkan, persoalan ini berpotensi memperparah kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data, lebih dari seribu guru diperkirakan pensiun dalam kurun 2023–2026, sementara rekrutmen PPPK belum mampu menutup kebutuhan riil.

Untuk itu, Forum Tenaga Honorer mendesak pemerintah pusat segera menyusun regulasi khusus tentang tenaga honorer, membuka formasi PPPK bagi tenaga kependidikan, serta menjamin akses perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh honorer.

“Tanpa kepastian hukum, tenaga honorer akan terus berada pada posisi rentan dan terpinggirkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Forum Honorer Sambas turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Sambas, Mardani. Ia menilai permasalahan tenaga honorer tidak bisa lagi ditunda dan perlu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen maupun kebijakan honorarium.

“Aspirasi ini jangan hanya dicatat, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Kalau tidak, kualitas pendidikan di Sambas akan terus menurun,” ujar Mardani.

Audiensi di Kemendikbudristek ini diharapkan menjadi momentum penting agar suara tenaga honorer pendidikan dari daerah benar-benar diperhatikan pemerintah pusat, demi keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Sambas. (Run)