Pojokkatanews.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sambas tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, TNI, Polri maupun BPBD. Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos., M.H., meminta seluruh elemen masyarakat ikut bergerak mencegah dan menangani ancaman karhutla.
Pesan itu disampaikan Satono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Kabupaten Sambas, Senin (24/8/2026). Ia menilai karhutla menjadi persoalan yang hampir selalu muncul setiap musim kemarau, sehingga membutuhkan langkah pencegahan yang lebih terkoordinasi.
“Ini sebenarnya persoalan yang sudah rutin terjadi. Mungkin yang berbeda hanya titik, lokasi, luasannya dan sumber apinya. Karena itu, hari ini kita harus menyatukan persepsi dan menyatukan pandangan untuk menyelamatkan masyarakat,” ujar Satono.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Satono meminta segera dibentuk posko karhutla tingkat kabupaten yang dipusatkan di Kodim 1208/Sambas. Posko tersebut akan diperkuat personel TNI, Polri dan BPBD agar koordinasi serta respons terhadap kejadian karhutla dapat dilakukan lebih cepat.
“Pertama, kita butuh posko. Posko Kabupaten kita tempatkan di Kodim Sambas dan personelnya dibackup oleh Kepolisian serta BPBD. Semua harus siap karena kondisi seperti ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Tak hanya aparat, peran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa juga diminta diperkuat. Satono menginstruksikan para camat segera turun melakukan sosialisasi dengan melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan masyarakat.
Ia bahkan meminta kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dan dilaporkan dalam pekan ini.
Menurut Satono, dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Asap akibat kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga proses pendidikan.
“Dampak karhutla itu luas. Kesehatan terdampak, ekonomi terdampak, pendidikan juga terdampak. Karena itu, persoalan ini harus kita hadapi secara bersama-sama,” katanya.
Satono juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim hujan.
Ia meminta seluruh pihak mematuhi arahan pemerintah pusat terkait pencegahan karhutla.
“Dengan kondisi kemarau, suhu tinggi dan tidak turun hujan, jangan ada yang mencoba-coba melakukan pembakaran lahan. Dampaknya bisa sangat besar bagi keselamatan kita semua,” tegas Satono.
Upaya pencegahan juga akan diperluas melalui rumah-rumah ibadah. Satono meminta para pemuka agama di masjid, gereja, pura maupun klenteng turut menyampaikan pesan mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan kepada masyarakat.
“Semua harus jalan. Pemerintahan jalan, masyarakat jalan, agama juga jalan. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah terkait juga harus meningkatkan kesiapsiagaan selama masa rawan karhutla.
“Jangan diserahkan hanya kepada Pemda, TNI dan Polri. Ini tanggung jawab kita bersama. Yang pertama dukungan pendanaan, yang kedua posko, kemudian sosialisasi dan pengawasan harus berjalan,” pungkasnya. (Man)
0 Komentar