Pemkab Sambas Siap Perluas Akses Layanan Keuangan hingga Pelosok Desa

Pojokkatanews.com - Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., mewakili Bupati Sambas menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rapat pleno membahas evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD Tahun 2025 sekaligus menyusun arah kebijakan dan program prioritas Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi di daerah.

Usai mengikuti rapat, Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi menegaskan bahwa akses keuangan yang mudah, terjangkau, dan merata memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui forum TPAKD ini, kita berharap berbagai program yang dirancang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah pedesaan. Akses terhadap layanan keuangan yang mudah dan terjangkau akan menjadi pendorong penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Menurut Heroaldi, perluasan akses keuangan tidak hanya membuka peluang pembiayaan usaha, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik. Hal tersebut diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya sektor usaha produktif.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas untuk terus mendukung berbagai program percepatan akses keuangan yang digagas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maupun OJK.

"Pemerintah Kabupaten Sambas siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait agar program-program inklusi keuangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," tambahnya.

Pelaksanaan rapat pleno ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. (Man)