Sambas Siap Bangun Sekolah Rakyat, Tunggu Restu Kemensos

Pojokkatanews.com - Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pendidikan berbasis kesejahteraan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai pertengahan 2026.

Sebagai bentuk kesiapan, pemda telah menyediakan lahan seluas 7,8 hektare yang berlokasi di Desa Jagur, Kecamatan Sambas. Lahan tersebut dipastikan tidak bermasalah secara hukum karena telah bersertifikat hak milik atas nama pemerintah daerah.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sambas, Evan Supardi, menegaskan bahwa seluruh aspek administratif terkait lahan telah diselesaikan.

“Lahan sudah disiapkan melalui Badan Keuangan Daerah. Totalnya 7,8 hektare dan statusnya sudah bersertifikat milik pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Meski persiapan di tingkat daerah telah matang, jadwal pasti pembangunan masih menunggu penetapan dari Kementerian Sosial. Berdasarkan informasi awal, Kabupaten Sambas diperkirakan masuk dalam tahap ketiga pelaksanaan program, dengan waktu pembangunan yang kemungkinan dimulai sekitar Juli 2026.

“Penetapan resmi memang belum keluar, tapi informasi awal Sambas masuk tahap tiga sekitar bulan Juli,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas Sosial juga mulai melakukan pendataan calon peserta didik sebagai bagian dari kesiapan operasional. Pendataan tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Program Sekolah Rakyat ini difokuskan untuk anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni kategori desil 1 dan desil 2. Di Kabupaten Sambas sendiri, tercatat sebanyak 8.569 anak dari desil 1 dan 15.939 anak dari desil 2 yang berada pada usia sekolah.

Lokasi pembangunan diusulkan berada di Desa Jagur, tepatnya di area samping SMK Negeri 1 Sambas. Seluruh dokumen pengajuan disebut telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

Kini, Pemerintah Kabupaten Sambas hanya tinggal menunggu keputusan final dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

“Secara administrasi kita sudah siap. Tinggal menunggu arahan dan penetapan dari Kementerian Sosial,” pungkasnya. (Run)