Kadin Sambas Soroti Rencana Impor 105 Ribu Pikap, Minta Pemerintah Prioritaskan Produk Lokal

Pojokkatanews.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sambas, Eko Setiawan Noval, menanggapi rencana impor sebanyak 105.000 kendaraan niaga jenis pikap dari India yang akan digunakan untuk operasional Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Eko menyampaikan dukungannya terhadap sikap Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan kembali kebijakan impor kendaraan secara utuh atau completely built up (CBU) tersebut.

Menurutnya, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar oleh pemerintah seharusnya memberi prioritas kepada industri otomotif nasional yang dinilai masih memiliki kapasitas produksi memadai untuk memenuhi kebutuhan program.

“Kalau industri dalam negeri mampu memproduksi kendaraan niaga sesuai kebutuhan spesifikasi program, maka sebaiknya pemerintah mengutamakan produk lokal. Ini bukan hanya soal kendaraan, tetapi juga soal keberpihakan terhadap tenaga kerja, industri komponen, dan perputaran ekonomi nasional,” ujar Eko, Senin (23/2/2026).

Ia menilai, apabila impor dilakukan dalam bentuk utuh dari produsen luar seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, maka efek berganda (multiplier effect) terhadap industri nasional akan berkurang secara signifikan.

“Padahal, penguatan sektor manufaktur menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambahnya.

Eko juga menekankan bahwa kebijakan pengadaan pemerintah idealnya sejalan dengan agenda hilirisasi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, momentum pengadaan dalam skala besar justru dapat dimanfaatkan untuk mendorong industri otomotif nasional meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Ia mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku industri otomotif dalam negeri sebelum mengambil keputusan final. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan program, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional dalam jangka panjang.

“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tentu bertujuan baik untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap industri nasional,” tegasnya.

Meski demikian, Eko menegaskan bahwa Kadin Kabupaten Sambas tetap menghormati setiap keputusan pemerintah pusat. Ia berharap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional secara menyeluruh, termasuk keberlangsungan usaha serta perlindungan lapangan kerja di daerah. (Run)