Pojokkatanews.com – Tokoh masyarakat Kabupaten Sambas Amiruddin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi II DPR RI beserta seluruh anggota Panja Komisi II DPR RI dan Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman di aula kantor Bupati Sambas.
Kehadiran Komisi II DPR RI dan Wamendagri ini dinilai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap perkembangan wilayah perbatasan.
"Selain Komisi II DPR RI, turut hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri dalam agenda kunjungan kerja tersebut. Hal ini patut diapresiasi, mengingat sejumlah isu strategis perbatasan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran pejabat tinggi pusat ini juga tidak terlepas dari peran dan kepiawaian Bupati Sambas, H.Satono dalam menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
"Isu-isu strategis terkait perbatasan, pemerataan pembangunan, serta kebutuhan penguatan kawasan perbatasan menjadi fokus penyampaian pemerintah Kabupaten Sambas," ujarnya.
Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI dan Wamendagri turut mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah aspirasi pembentukan Provinsi Sambas Raya, yang meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang
"Provinsi Sambas Raya dianggap layak menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat kawasan ini merupakan wilayah strategis yang berada di ujung utara Kalimantan Barat. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia dan memiliki kawasan perairan yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu jalur strategis yang menjadi pusat perhatian dunia internasional," jelasnya.
Sehingga kata Amiruddin, pembentukan atau pemekaran Provinsi Sambas Raya merupakan suatu keharusan yang mesti menjadi prioritas Pemerintah Pusat.
"Dengan kondisi ini, kebutuhan pembentukan provinsi baru di wilayah utara Kalimantan Barat menjadi semakin mendesak. Selain untuk mempercepat pembangunan, kehadiran provinsi baru diharapkan dapat memperkuat pengawasan kawasan perbatasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," jelasnya.
Amiruddin berharap, setelah melihat langsung situasi dan kodisi di lapangan, berbagai masukan dan kondisi riil yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di internal DPR RI maupun Kementerian Dalam Negeri. (Run).
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar