Wakil Bupati Suarakan Empat Usulan Prioritas dalam Forum REBOAN Kemendagri

 

‎Pojokkatanews.com – Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., mewakili Bupati Sambas menghadiri Rapat Koordinasi Virtual “REBOAN: Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri”, yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Rabu (30/9/2026).

‎Forum strategis yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelayanan, membahas dukungan terhadap tugas kepala daerah, sekaligus menjaring berbagai aspirasi dan persoalan aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.

‎Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Heroaldi menyampaikan empat usulan prioritas yang dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sambas.

‎“Kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan prioritas Kabupaten Sambas, mulai dari kepastian regulasi batas wilayah, penguatan konektivitas telekomunikasi di Temajuk, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Kami berharap usulan ini dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Heroaldi.

‎Usulan pertama yang disampaikan yakni terkait regulasi batas wilayah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kepastian batas wilayah dinilai penting untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah yang berbatasan.

‎“Kepastian batas wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat memperoleh solusi melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah terkait,” katanya.

‎Selanjutnya, Heroaldi menyuarakan kebutuhan penyediaan fasilitas jaringan telekomunikasi di Desa Temajuk. Menurutnya, ketersediaan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan penting masyarakat, terlebih Temajuk merupakan kawasan perbatasan yang memiliki potensi ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terus berkembang.

‎“Temajuk membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Akses komunikasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” ungkapnya.

‎Usulan ketiga berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Penguatan fasilitas tersebut dinilai diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi Karhutla.

‎Sementara itu, usulan keempat yang disampaikan adalah pembangunan infrastruktur jalan Desa Segarau–Merebau serta jembatan penyeberangan Ceremai.

‎“Infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar mobilitas dan membuka akses antarwilayah. Kami berharap pembangunan ini dapat mendapat dukungan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi,” tutur Heroaldi.

‎Heroaldi menegaskan, forum REBOAN menjadi salah satu ruang penting untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.

‎“Kami berharap forum REBOAN ini tidak hanya menjadi ruang menyampaikan aspirasi, tetapi juga dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sambas dapat berjalan semakin baik,” pungkasnya.

‎Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas berharap koordinasi dengan pemerintah pusat semakin kuat, sehingga berbagai hambatan tata kelola pemerintahan maupun kebutuhan pembangunan daerah dapat ditangani secara terarah.

‎Empat usulan prioritas yang disampaikan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan konektivitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai persoalan di Kabupaten Sambas. (Run).