190 Desa di Sambas Berstatus Mandiri, DPMD Tekankan Penguatan LKD

 

Pojokkatanews.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan desa, tetapi aktif membantu menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Barat, Hendra Bachtiar, saat membuka Rapat Fasilitasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Sambas, Selasa (29/9/2026).

Hendra mengatakan, keberadaan LKD perlu diukur dari manfaat dan kontribusinya bagi masyarakat, bukan sekadar dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

“Jangan hanya bertanya berapa kegiatan LKD. Yang lebih penting, tanyakan: masalah apa yang berhasil diselesaikan tahun ini?” kata Hendra.

Kabupaten Sambas memiliki 195 desa. Berdasarkan data Indeks Desa 2025, sebanyak 190 desa berada pada kategori Mandiri dan lima desa kategori Maju.

Menurut Hendra, capaian tersebut patut diapresiasi, namun status Mandiri tidak berarti seluruh persoalan masyarakat telah selesai. Justru peningkatan status desa harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Desa Mandiri tidak otomatis berarti seluruh warga di dalamnya sudah mandiri. Ketika status desa sudah tinggi, standar pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi,” ujarnya.

Ia menilai RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan kehidupan masyarakat. LKD dapat membantu pemerintah desa mendeteksi berbagai persoalan, mulai dari anak yang tidak sekolah, ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian, lansia, keluarga miskin dan rentan, hingga persoalan pemuda dan kebutuhan pembangunan lingkungan.

“Kekuatan terbesar desa bukan hanya Dana Desa. Kekuatan terbesar desa adalah jaringan sosialnya. Jaringan sosial itulah yang harus kita hidupkan melalui LKD,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin, turut hadir melalui Zoom Meeting.

Nitta meminta kepala desa tetap bersemangat membangun dan memberdayakan masyarakat meskipun ruang fiskal desa saat ini lebih terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons dengan memperkuat partisipasi masyarakat, LKD, gotong royong serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Rapat fasilitasi yang berlangsung di Hotel Pantura Jaya Sambas itu diikuti 105 peserta, terutama kepala desa se-Kabupaten Sambas, serta melibatkan DPMD Kabupaten Sambas dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

“LKD jangan hanya hidup di dalam SK. Hidupkan orangnya, hidupkan kegiatannya, dan yang paling penting hidupkan kepedulian sosialnya. Kalau itu berjalan, LKD akan menjadi mesin sosial pembangunan desa,” tutup Hendra. (Run)