Fraksi Golkar Beri Catatan APBD Perubahan Sambas, Soroti PAD hingga Layanan Kesehatan

Pojokkatanews.com - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sambas memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sambas, Uray Farida, dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2026, Rabu (9/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyusun Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah pusat, kebutuhan daerah yang bersifat mengikat dan mendesak, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penganggaran.

Namun, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kenaikan target pendapatan daerah yang mencapai Rp1,93 triliun atau meningkat 4,84 persen.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Uray Farida, mengatakan kenaikan pendapatan tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait sumber peningkatan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan. Namun pemerintah daerah jangan hanya bergantung pada penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antardaerah,” ujar Uray Farida.

Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah secara rasional, terukur dan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Uray juga meminta Pemkab Sambas merinci berapa besar kenaikan pendapatan yang berasal dari optimalisasi PAD dan berapa yang bersumber dari penyesuaian dana transfer pemerintah pusat maupun antardaerah.

Selain persoalan pendapatan, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengawasan terhadap realisasi target pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Evaluasi realisasi semester I 2026 dinilai harus menjadi dasar dalam memastikan target Rp1,93 triliun dapat tercapai secara maksimal.

Pada sektor belanja, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan, khususnya menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan.

Uray mengatakan alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Pemda dituntut secara tanggap mengalokasikan anggaran belanja yang memadai guna penanggulangan bencana karhutla serta penanganan dampak situasional pascabencana,” katanya.

Selain karhutla, pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan yang rawan mengalami kekeringan dan krisis air.

Fraksi Golkar juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Sambas.

Uray Farida mengapresiasi penetapan dua rumah sakit di Sambas sebagai rumah sakit rujukan jantung serta RSUD Pemangkat sebagai rumah sakit rujukan stroke untuk wilayah Singbebas, yakni Singkawang, Bengkayang dan Sambas.

Menurutnya, peningkatan status layanan rujukan tersebut harus diikuti dengan dukungan anggaran untuk pengadaan peralatan medis modern, sarana pendukung serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis.

“Kami memberikan apresiasi tinggi dan mendukung penuh penetapan strategis tersebut,” ujar Uray.

Fraksi Golkar berharap penguatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjadikan fasilitas kesehatan Kabupaten Sambas semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Uray menegaskan, seluruh kebijakan dalam APBD Perubahan 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi ancaman karhutla, kekeringan, kebutuhan air bersih serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. (Red)