PKB Ingatkan Anggaran Perubahan APBD Sambas Jangan Korbankan Pelayanan Dasar

Pojokkatanews.com - Pemerataan pembangunan dan keberpihakan anggaran terhadap masyarakat menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Fraksi PKB mengingatkan agar setiap perubahan maupun penambahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian fiskal, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sambas, Husin Darmawan, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (9/9/2026).

Husin mengatakan, perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memastikan anggaran daerah diarahkan secara adil dan merata. Menurutnya, wilayah yang selama ini belum mendapatkan pembangunan secara memadai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

“Setiap rupiah anggaran yang diubah, dialihkan atau ditambahkan harus memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Husin.

PKB menilai sektor pelayanan dasar tidak boleh menjadi korban ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian atau efisiensi anggaran.

Husin menyebut bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial harus tetap mendapatkan perhatian. Demikian pula pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat.

“Apabila ada pemangkasan, harus dijelaskan secara transparan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Fraksi PKB juga meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Kawasan pesisir, perbatasan maupun daerah yang masih tertinggal harus memperoleh porsi pembangunan secara proporsional.

Perhatian khusus juga diberikan PKB terhadap program bantuan bagi masyarakat kurang mampu, petani, nelayan dan pelaku UMKM.

Husin menegaskan, dalam kondisi penyesuaian anggaran, program yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat tersebut harus tetap dijamin.

Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.

“Program bantuan kepada masyarakat kurang mampu, nelayan, petani serta pelaku UMKM harus tetap dijamin dan tidak dikurangi,” tegasnya.

Di sisi pendapatan, Fraksi PKB turut mempertanyakan perubahan target pendapatan daerah Kabupaten Sambas yang meningkat dari sekitar Rp1,84 triliun menjadi Rp1,93 triliun.

PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer maupun sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Husin mengatakan, upaya meningkatkan PAD harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak mengambil langkah yang justru membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

Sebagai alternatif, PKB mendorong perluasan basis pajak, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset daerah serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tidak hanya pendapatan dan belanja, Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Menurut Husin, besaran SILPA, sumber perolehannya dan rencana pemanfaatannya perlu disampaikan secara rinci, terutama jika digunakan untuk menutup defisit maupun membiayai program prioritas dalam perubahan APBD 2026.

PKB juga mengingatkan agar setiap pergeseran, perubahan maupun penambahan anggaran didukung dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dinilai penting untuk mencegah kebocoran, dana yang mengendap maupun potensi penyalahgunaan anggaran.

Husin berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintah, tetapi juga menjawab persoalan masyarakat.

“Fraksi PKB berharap perubahan APBD ini mampu mencapai pemerataan dan keadilan, tidak memihak pada kelompok atau wilayah tertentu saja, serta memperhatikan daerah yang selama ini tertinggal,” pungkas Husin. (Red)