Hadapi Kemarau dan Karhutla, Gerindra Soroti Kebijakan APBD Perubahan Sambas

Pojokkatanews.com - Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sambas menyoroti kenaikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sambas, Faizal, dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2026.

Dalam pandangan tersebut, Fraksi Gerindra mencermati adanya perubahan target APBD Kabupaten Sambas yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1,84 triliun menjadi Rp1,93 triliun. Kenaikan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara rinci dari pemerintah daerah.

Faizal mengatakan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor yang menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026.

“Kami meminta penjelasan terkait dari sektor apa adanya kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026,” ujar Faizal saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra.

Selain sumber pendapatan, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui adanya perubahan anggaran tersebut.

Menurut Faizal, peningkatan anggaran harus diikuti dengan kejelasan mengenai arah penggunaannya sehingga tambahan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program-program dan kegiatan apa saja yang akan didanai dengan adanya kenaikan pendapatan dan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2026,” katanya.

Tidak hanya menyangkut persoalan anggaran, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi musim kemarau.

Faizal mengatakan, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan yang jelas dalam menghadapi dampak kemarau, khususnya berkaitan dengan kebutuhan air bersih dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami juga mempertanyakan bagaimana sikap pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau, baik menyangkut kebutuhan air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan terkait kebijakan dalam perubahan APBD Tahun 2026,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan air bersih dan karhutla menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam perubahan anggaran. Apalagi kondisi kemarau dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air sekaligus memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Fraksi Gerindra berharap perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Kabupaten Sambas.

Faizal menegaskan, kejelasan sumber tambahan pendapatan, program yang akan dibiayai serta kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

“Harapan kami, perubahan anggaran ini benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan daerah, termasuk dalam menghadapi persoalan air bersih dan karhutla,” pungkas Faizal. (Red)