Deklarasi SPMB 2026, Bupati Satono Ingatkan Larangan Gratifikasi dan Intervensi

Pojokkatanews.com - Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Sosialisasi dan Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang TK, SD, dan SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027. Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk penegasan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta bebas dari diskriminasi.

Deklarasi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk melaksanakan SPMB yang bersih dari praktik suap, gratifikasi, maupun pungutan liar.

Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., mengatakan bahwa proses penerimaan murid baru merupakan tahapan penting dalam membangun kualitas pendidikan yang berintegritas di Kabupaten Sambas.

“Kalau kita ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Sambas, maka harus dimulai dari pintu masuknya. Penerimaan murid baru harus berjalan fair, transparan, dan tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apa pun,” ujar Satono.

Menurutnya, pelaksanaan SPMB bukan hanya sekadar kegiatan administratif tahunan, namun juga bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang bersih dan profesional.

Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan dan etika publik.

“SPMB bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan cerminan tata kelola pendidikan yang bersih, adil, dan berintegritas,” katanya.

Satono juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai potensi penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, mulai dari praktik gratifikasi, pungutan liar hingga intervensi yang tidak sesuai ketentuan.

“Pendidikan tidak boleh ternodai praktik yang mencederai nilai kejujuran dan keadilan. Sekolah harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi integritas,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sambas berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berjalan lancar dan menjadi langkah nyata dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. (Run)