Polemik Pabrik Sawit di Galing, Warga Minta Kajian Ulang Lokasi

Pojokkatanews.com. Rencana pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Cemerlang Andalan Sawit (CAS) di Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, menuai penolakan dari sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan.

Penolakan tersebut mencuat dalam kegiatan sosialisasi dan klarifikasi publik yang digelar di Lapangan Futsal Galing, Kamis (16/4/2026), yang difasilitasi oleh pemerintah desa setempat. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

Ketua Gerakan Aksi Peduli Lingkungan, Rizky Subarkah, menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak investasi yang masuk ke wilayah mereka. Namun, penentuan lokasi pembangunan pabrik dinilai belum tepat karena terlalu dekat dengan kawasan vital masyarakat.

“Bukan pabriknya yang kami tolak, tetapi lokasinya. Saat ini jaraknya hanya sekitar 350 meter dari sungai besar dan kurang lebih 400 meter dari permukiman warga,” ujarnya.

Menurut Rizky, kedekatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, khususnya pencemaran aliran sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.

Ia menilai, jika tidak dikaji secara matang, keberadaan pabrik justru dapat menimbulkan persoalan baru bagi warga.

“Yang kami khawatirkan adalah dampaknya ke depan. Kalau sampai mencemari sungai, itu akan merugikan masyarakat. Karena itu kami minta lokasi dikaji ulang,” tegasnya.

Selain persoalan lokasi, pihak forum juga menyoroti dugaan belum maksimalnya proses sosialisasi yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Rizky menyebut, masih ada warga yang belum mendapatkan informasi utuh terkait rencana pembangunan tersebut.

Ia menambahkan, fokus utama masyarakat saat ini adalah kejelasan dampak lingkungan dan sosial, bukan pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Jangan bicara CSR dulu. Yang utama adalah dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kalau itu sudah jelas dan aman, baru kita bisa bahas hal lainnya,” katanya.

Forum Peduli Lingkungan pun meminta pemerintah desa untuk kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan guna membahas kemungkinan peninjauan ulang lokasi pembangunan.

Di sisi lain, perwakilan PKS PT CAS, Idris, menjelaskan bahwa perubahan lokasi bukan perkara sederhana. Ia menyebut perusahaan telah melalui proses panjang dalam pengurusan perizinan, termasuk kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kalau harus pindah lokasi, berarti kami harus mengulang seluruh proses dari awal. Itu tentu tidak mudah karena tahapan perizinan yang sudah dilalui cukup panjang,” jelasnya.

Menurutnya, dokumen Amdal yang telah disusun juga telah mempertimbangkan aspek jarak serta potensi dampak lingkungan. Meski demikian, pihak perusahaan tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

“Kami memahami adanya perbedaan pandangan. Masukan dari masyarakat akan kami tampung dan kami siap untuk berdialog kembali jika difasilitasi pemerintah desa,” ujarnya.

Idris juga menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan serta tanggung jawab sosial sesuai dengan dokumen yang telah disusun, termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Terkait sorotan mengenai sosialisasi, ia menilai hal tersebut lebih disebabkan oleh miskomunikasi.

“Sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan, baik secara formal maupun informal. Namun mungkin belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Palah, Mahrus, menyatakan bahwa pemerintah desa akan bersikap netral dan siap memfasilitasi dialog lanjutan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

“Kami menghargai semua aspirasi yang berkembang. Jika diminta untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan, tentu kami siap,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa proses sosialisasi telah dilakukan, meski belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat desa.

Mahrus berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui musyawarah agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

“Harapan kami ada solusi terbaik. Perusahaan bisa tetap berjalan, masyarakat juga tidak merasa dirugikan,” pungkasnya. (Run).