Daeng Wahyudi menjelaskan, sampai saat ini Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas belum menerima regulasi maupun aturan turunan dari pemerintah pusat yang mengatur pelaksanaan program tersebut di daerah.
“Untuk program gentengisasi yang diusulkan Presiden Prabowo, sampai sekarang kami belum menerima aturan atau regulasi resminya. Jadi belum ada petunjuk teknis yang bisa kami jadikan acuan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, informasi terkait program gentengisasi baru diketahui pihaknya melalui pemberitaan media. Oleh karena itu, Dinas Perkim LH masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian terkait sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Sejauh ini kami baru mengetahui adanya program tersebut dari berita-berita yang beredar. Informasi resmi dari pemerintah pusat belum kami terima,” kata Daeng Wahyudi.
Menurutnya, langkah yang akan dilakukan saat ini adalah mengawal dan menunggu kebijakan serta regulasi yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan program di daerah.
“Untuk saat ini kami masih menunggu juknis dan regulasi yang akan ditetapkan kementerian. Kalau itu sudah ada, tentu akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” jelasnya.
Meski demikian, Daeng Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik usulan program gentengisasi tersebut. Ia menilai, program yang diinisiasi langsung oleh Presiden berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tentu menyambut positif setiap program dari Presiden Prabowo. Namun seperti apa pelaksanaannya di daerah, itu tergantung pada petunjuk teknis yang nanti dikeluarkan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, kondisi rumah masyarakat di Kabupaten Sambas saat ini sebagian besar masih menggunakan atap seng. Penggunaan atap genteng dinilai masih sangat minim.
“Di Sambas sendiri rata-rata rumah warga masih menggunakan atap seng. Rumah yang menggunakan genteng masih sangat jarang, bahkan hampir tidak ada,” pungkasnya. (Run)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar