Komisi IV DPRD Sambas Koordinasi ke Kemenag Bahas Perubahan Kuota Haji 2026

Pojokkatanews.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas melakukan kunjungan koordinasi dan silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas. Senin, 1 Desember 2025. Pertemuan berlangsung di Aula PLHUT Kemenag Sambas dan difokuskan untuk memperoleh penjelasan resmi terkait perubahan kuota haji tahun 2026 serta dinamika kebijakan baru penyelenggaraan ibadah haji.

Rombongan Komisi IV dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Mardani, bersama lima anggota lainnya. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sambas, H. Kaharudin, S.Ag., didampingi Plt. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hakiki, S.H., M.E.

Dalam pertemuan tersebut, Mardani menyampaikan bahwa banyak pertanyaan masyarakat telah disampaikan kepada anggota DPRD terkait perubahan kebijakan haji. Karena itu, koordinasi dengan Kemenag diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat dapat lebih akurat dan seragam.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi,” ujarnya.

Komisi IV menegaskan komitmennya untuk membantu menyebarluaskan informasi hasil pertemuan kepada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki peran penting dalam menjembatani aspirasi publik sekaligus meredam kekhawatiran jamaah yang menantikan kejelasan kuota haji.

“Sinergitas ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan memastikan informasi terkait kuota haji dapat tersampaikan secara benar dan utuh,” tambah Mardani.

Kemenag Sambas melalui Kepala Kantor H. Kaharudin menegaskan bahwa meskipun kewenangan kuota kini berada pada kementerian baru, tugas Kemenag dalam pendampingan, pelayanan administrasi, dan fasilitasi jamaah haji tetap berjalan seperti biasa.

“Koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kemenag akan terus diperkuat agar pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan baik dan proporsional,” ujarnya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan komunikasi publik, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai perubahan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. (Run)