Ketua Komisi II DPR RI Tegaskan Pembangunan Kabupaten Sambas Butuh Intervensi Lebih dari Pemerintah Pusat

Pojokkatanews.com - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan intervensi dan afirmasi kebijakan pemerintah pusat bagi Kabupaten Sambas dan seluruh wilayah perbatasan Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas untuk melihat langsung kondisi daerah yang berbatasan dengan Malaysia. (26/11/2025)

Dalam pernyataannya, Ketua Komisi II menekankan bahwa Sambas memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, hingga infrastruktur di wilayah perbatasan harus semakin ditingkatkan.

"Kami datang dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan terkait daerah-daerah perbatasan. Sambas ini etalase Indonesia, garda terdepan. Karena itu harus mendapatkan politik afirmasi dan intervensi lebih, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, dari hasil dialog dengan para pemangku kepentingan, masih banyak persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Namun kondisi anggaran daerah yang terbatas membuat pemerintah Kabupaten Sambas membutuhkan dukungan lebih besar dari APBN.

"PAD Sambas dibandingkan total APBD-nya cukup kecil. Ketergantungan terhadap transfer pusat tinggi. Jadi daerah ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendirian. Kami datang untuk memastikan program-program pusat bisa lebih besar diberikan kepada Sambas," tegasnya.

Ketua Komisi II DPR RI juga menyinggung persoalan umum yang terjadi pada banyak daerah perbatasan di Indonesia. Menurutnya, tidak semua kepala daerah secara aktif menginventarisasi kebutuhan untuk kemudian diperjuangkan ke pemerintah pusat.

"Ada kabupaten yang tidak punya APBD cukup, berada di perbatasan, tapi ketika diminta mengajukan kebutuhan dari pusat, mereka justru tidak menunjukkan itikad baik. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPR RI berencana memanggil seluruh kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Langkah ini bertujuan agar DPR dapat membantu menjembatani aspirasi daerah dengan pemerintah pusat.

"Kami ingin membantu daerah menjadi jembatan. Perbatasan tidak boleh dibiarkan terus tertinggal. Jangan sampai infrastruktur kita jomplang dibanding negara tetangga. Kalau itu terjadi, bukan tapal batas yang pindah, tapi manusianya yang pindah," jelasnya.

Ia memastikan DPR RI akan memperjuangkan agar kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan meningkat, termasuk di Kabupaten Sambas yang dikunjungi dalam kesempatan tersebut.

"Kami mohon doa, Insya Allah melalui Komisi II DPR RI, kita bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan. Sambas ini punya potensi besar, dan kami ingin memastikan pemerintah pusat hadir lebih kuat di sini," tutupnya. (Man)