Legislatif Kawal Pembangunan RSUD, Pastikan Keselamatan dan Hak Pekerja Terjamin

Pojokkatanews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas. Kunjungan ini dilakukan menyusul adanya informasi kecelakaan kerja yang menimpa salah seorang pekerja pada 23 September 2025 lalu.

Sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Mardani, didampingi anggota lainnya yakni H. As’an, Nada Harashti, dan Hj. Lusyanah mendapat sambutan dari Direktur RSUD Sambas beserta jajaran, serta tim pelaksana proyek. Sidak berlangsung pada Senin (29/09/2025).

Dalam pertemuan dengan pihak terkait, Ketua Komisi IV menegaskan bahwa tujuan sidak ini adalah memastikan tindak lanjut penanganan terhadap korban dan keluarga. Ia menyoroti pentingnya kejelasan hak-hak pekerja, baik dari sisi santunan maupun jaminan keselamatan kerja.

“Alhamdulillah, dari pihak pelaksana proyek sudah berkoordinasi dengan keluarga korban. Santunan sudah diberikan dan tercapai kesepakatan damai. Ini menunjukkan adanya itikad baik dari pihak pelaksana,” ujar Mardani.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat RSUD Sambas yang telah memberikan pelayanan intensif kepada korban pasca insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa ini murni musibah yang tidak diharapkan, namun menjadi pelajaran penting tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Kami berterima kasih kepada pihak rumah sakit dan pelaksana proyek yang sigap dan tanggap dalam menangani masalah ini. Terkait aspek safety, kami ingin ini terus menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Selain menyoroti penanganan korban, Komisi IV juga menanyakan soal keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis tersebut. Dari total 52 pekerja, diketahui bahwa 50 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Sambas. Lebih lanjut, seluruh pekerja telah didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini hal positif, karena selain memastikan hak-hak pekerja terlindungi, proyek ini juga melibatkan tenaga kerja lokal. Artinya pembangunan yang dilakukan turut memberi manfaat langsung bagi masyarakat Sambas,” jelasnya.

Mardani menambahkan, DPRD akan terus mengawal jalannya proyek agar berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal perlindungan keselamatan pekerja. “Kita berharap peristiwa ini menjadi evaluasi bersama. Penerapan K3 harus menjadi prioritas utama karena menyangkut nyawa pekerja. Ini amanah undang-undang yang wajib dijalankan,” pungkasnya.

Sidak Komisi IV DPRD Sambas ini sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif daerah untuk mengawasi jalannya pembangunan, memastikan keselamatan pekerja, serta menjamin bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (Run)