Tingkatkan Mutu Makanan Siswa, Dapur MBG Diminta Penuhi Standar Sanitasi

Pojokkatanews.com - Upaya memastikan kualitas makanan bagi pelajar terus diperkuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Salah satu langkah yang didorong adalah kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Sambas, dr. Ganjar Eko Prabowo, menegaskan bahwa sertifikasi tersebut menjadi elemen penting dalam menjamin keamanan dan mutu makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan indikator bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. 

“Melalui sertifikat ini, proses pengolahan makanan dipastikan mengikuti prosedur yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, penerapan standar tersebut berperan besar dalam mencegah risiko keracunan makanan sekaligus melindungi kesehatan siswa sebagai penerima manfaat program MBG. Makanan yang disajikan harus dipastikan higienis, aman, serta memiliki nilai gizi yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, keberadaan SLHS juga menunjukkan bahwa dapur SPPG telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, potensi munculnya penyakit akibat pangan dapat ditekan secara maksimal.

Ganjar menambahkan, sertifikasi ini juga berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan transparansi. Dengan adanya SLHS, dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan berbasis risiko secara lebih terukur, sementara masyarakat termasuk orang tua siswa dapat ikut memantau kualitas layanan makanan.

“Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program MBG, sehingga orang tua merasa yakin anak-anak mereka mendapatkan asupan yang aman dan sehat,” katanya.

Meski demikian, pihaknya belum merinci jumlah dapur MBG di Sambas yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Untuk data lebih lanjut, ia menyarankan agar berkoordinasi dengan koordinator wilayah MBG setempat.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada siswa. (Red)