Bupati Satono Perjuangkan Pendidikan Perbatasan, Sekolah Rakyat Segera Hadir di Sambas

Pojokkatanews.com - Pemerintah Kabupaten Sambas terus mengakselerasi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Komitmen itu kembali ditegaskan melalui langkah strategis Bupati Sambas, Satono saat melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, di Jakarta pada Rabu, (1/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dua agenda utama menjadi fokus pembahasan, yakni rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan penguatan pembangunan sosial di kawasan perbatasan. Hasilnya, Kabupaten Sambas dipastikan masuk dalam prioritas program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Program Sekolah Rakyat dengan konsep asrama (boarding school) dinilai menjadi solusi konkret bagi wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Kehadirannya diharapkan mampu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh hak pendidikan secara layak dan berkelanjutan.

Bupati Satono menyampaikan bahwa audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan langsung kondisi riil masyarakat di daerah perbatasan. Ia mengaku bersyukur karena aspirasi yang disampaikan mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, kami diberi ruang untuk menyampaikan langsung kebutuhan masyarakat perbatasan. Ini menjadi harapan besar bagi Sambas untuk terus maju,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendukung implementasi program tersebut, termasuk dalam menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dan berdaya saing.

Menurutnya, Sekolah Rakyat nantinya akan difokuskan bagi anak-anak dari kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, hingga anak putus sekolah. Dengan pendekatan tersebut, program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan perlindungan sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. (Run)