Pojokkatanews.com - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra menegaskan
komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Matang Danau,
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas yang selama ini terdampak abrasi pantai parah
akibat gelombang laut.
Pernyataan tersebut disampaikan Herzaky usai meninjau langsung
kondisi pesisir di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut, setelah
menempuh perjalanan darat sekitar enam hingga tujuh jam dari Kota Pontianak,
ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam peninjauan tersebut, Herzaky menilai perlunya percepatan
pembangunan pengaman pantai tambahan sepanjang 400 hingga 450 meter yang belum
tercakup dalam perencanaan tahun berjalan.
“Kita akan perjuangkan juga titik di sana, sepanjang 400 meter.
Sesuai perintah Bapak Presiden, kita harus menjaga lingkungan. Ini sejalan
dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Memang saat ini belum masuk perencanaan,
tapi akan kita coba perjuangkan agar bisa disegerakan,” ujar Herzaky. Sabtu
(6/7/2025).
Herzaky juga menekankan bahwa wilayah perbatasan seperti Matang
Danau harus dipandang sebagai beranda negara, bukan sebagai wilayah pinggiran
yang diabaikan.
“Seperti kata Pak Prabowo, ini bukan daerah belakang. Kalau
dekat perbatasan, justru ini yang disebut beranda negara. Harusnya menjadi
komitmen kita ke depan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan,”
tegasnya.
Lebih lanjut, Herzaky menyoroti bahwa pembangunan pengaman
pantai tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak
ekonomi langsung bagi masyarakat. Ia mengapresiasi pendekatan teknis yang
digunakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, terutama penggunaan
struktur beton berukuran besar yang dirakit langsung di lokasi.
“Struktur beton yang digunakan berukuran 80x80x80 cm dengan
berat 1 ton. Karena beratnya, pembuatannya dilakukan langsung di lokasi
(onsite). Ini menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat sangat terbantu
secara ekonomi saat proyek berlangsung. Ini bukan hanya menjaga lingkungan,
tetapi juga membuka peluang ekonomi,” jelas Herzaky.
Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, yang
turut mendampingi peninjauan, menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di
wilayah Sambas telah dilakukan secara bertahap sejak 2020 hingga 2023, dengan
total panjang mencapai lima kilometer. Infrastruktur ini menghubungkan sejumlah
desa, termasuk Matang Danau, Kalimantan dan Tangaran.
“Mutu dan spesifikasi yang kami gunakan di sini sama, yaitu
struktur beton 1 ton berukuran 80x80x80 cm. Sampai saat ini, sudah terbangun
hampir lima kilometer pengaman pantai di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas,”
ujar Rusly.
Dari sisi pemerintah desa, Kepala Desa Matang Danau, Halipi,
mengungkapkan bahwa pembangunan pengaman pantai sangat dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat.
“Beberapa hektare lahan pertanian berhasil diselamatkan, dan
pembangunan ini juga menambah daya tarik wisata di desa kami. Tapi kalau tidak
dilanjutkan tahun ini, sebagian rumah warga bisa tergerus air laut,” ujarnya.
Peninjauan ini juga dihadiri Kepala Seksi Pelaksanaan BWS
Kalimantan I Adib, unsur legislatif, seperti Anggota DPRD Provinsi Kalimantan
Barat M. Isa, dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in serta sejumlah tokoh
masyarakat setempat. (Run).
0 Komentar