Pojokkatanews.com - Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas dengan tema  Membedah kesiapan Sambas, menjamin keadilan mutu MBG daerah akankah program MBG menghidupkan petani lokal atau hanya menjadi pasar rantai pasokan luar daerah. Rabu (8/7/2026).

FGD ini menjadi ruang diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pemerataan kualitas layanan di daerah serta peluang program tersebut dalam menggerakkan sektor pertanian dan perekonomian lokal.

Dalam forum tersebut, Anwari menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sambas sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang patut didukung bersama karena menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkualitas, dan membuat lapangan pekerjaan.

"Kami di DPRD Kabupaten Sambas mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini harus sukses dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan DPRD tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan agar berjalan sesuai tujuan.

"Fungsi kami di legislatif bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga melakukan pengawasan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta menjamin kualitas makanan yang diterima masyarakat," tegasnya.

Anwari menilai, keadilan mutu dalam pelaksanaan Program MBG harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, anak-anak di daerah memiliki hak yang sama untuk memperoleh makanan bergizi dengan kualitas yang setara dengan daerah lain di Indonesia.

"Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan tidak ada perbedaan kualitas layanan antara daerah dan perkotaan. Anak-anak di Kabupaten Sambas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi dengan mutu terbaik," katanya.

Selain memastikan kualitas makanan, Anwari juga menyoroti pentingnya keberpihakan Program MBG terhadap petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal. Ia menilai, apabila kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari hasil produksi daerah, maka manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami berharap kebutuhan bahan baku Program MBG diprioritaskan dari hasil petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Anwari mengatakan pemerintah daerah perlu mempersiapkan sektor pertanian agar mampu memenuhi kebutuhan Program MBG secara berkelanjutan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas produksi. Pendampingan kepada petani, kemudahan akses permodalan, serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar program tersebut benar-benar mampu menghidupkan ekonomi lokal.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Sambas akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG melalui fungsi pengawasan, evaluasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"DPRD akan terus mengawal Program MBG melalui fungsi pengawasan, evaluasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal," pungkasnya. (Man)