Pojokkatanews.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas memastikan akan memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat penurunan curah hujan di wilayah pesisir Kalimantan Barat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sambas, Nisa Azwarita, mengatakan langkah tersebut diambil berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang menyebutkan bahwa wilayah pesisir, termasuk Sambas dan Singkawang, akan mengalami penurunan intensitas hujan pada dasarian kedua April 2026.

“Iya, akan diperpanjang. Prediksi BMKG untuk tanggal 11 hingga 20 April, hujan di wilayah pesisir berkurang dan jika ada pun intensitasnya di bawah 50 milimeter,” ujarnya, Minggu (12/04/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini kejadian karhutla di Kabupaten Sambas telah tersebar di 11 kecamatan dan mencakup 23 desa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan dini.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Sambas terus melakukan pemantauan wilayah rawan karhutla melalui aplikasi Sipongi serta berkoordinasi dengan masyarakat peduli api dan pemerintah desa.

“Kepala desa kami minta aktif memantau melalui aplikasi Sipongi, sekaligus berkoordinasi dengan masyarakat untuk deteksi dini,” jelasnya.

Selain itu, upaya penanganan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah desa dan kecamatan, hingga unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta perusahaan perkebunan di wilayah setempat.

BPBD Sambas juga terus menyampaikan laporan perkembangan kepada pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pusat. Dalam kondisi tertentu, pihaknya berharap adanya dukungan tambahan seperti helikopter water bombing maupun operasi modifikasi cuaca (OMC).

“Kami berharap bantuan pesawat heli water bombing atau modifikasi cuaca bisa segera dikirim,” tambahnya.

Di sisi lain, BPBD Sambas menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Aparat TNI dan Polri diminta bertindak tegas untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas.

Sejumlah perusahaan perkebunan juga disebut aktif membantu proses pemadaman, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana. Bahkan, pihak swasta diharapkan turut mendukung dengan menurunkan alat berat untuk membuka akses air serta pembuatan sumur bor di lokasi terdampak.

Apabila kondisi karhutla semakin memburuk dan mengancam kehidupan masyarakat, BPBD Sambas tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan peningkatan status dari siaga menjadi tanggap darurat.

“Jika situasi semakin memburuk, kami akan menggelar rapat untuk mengusulkan peningkatan status menjadi tanggap darurat,” pungkasnya.(Red)